Guru Besar UNM: Aparat Negara Harus Netral di Pilkada, Termasuk di Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jelang hari pencoblosan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, muncul isu kurang sedap di masyarakat terkait oknum aparat yang disebut-sebut sedang “bergerilya” untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Kabar yang beredar luas, oknum tersebut diduga mencoba membantu salah pasangan calon yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan setelah sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas mereka masih tercecer.

Hal ini memunculkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, aksi tersebut dianggap bisa merusak dan mengganggu pesta demokrasi.

Menurut mereka, jika isu ini benar, akan menjadi aib bagi demokrasi dan masalah serius di Pilwalkot Makassar.

Guru Besar UNM, Prof Arifuddin Usman salah satu yang menyampaikan keprihatinan serta kekhawatirannya.

Dengan Sulsel masuk dalam kategori wilayah yang dianggap rawan oleh Bawaslu, maka ketidaknetralan oknum aparat menurutnya bisa sangat berbahaya.

“Kita tentu tidak boleh suudzon atau berburuk sangka. Tapi jika isu yang berkembang tersebut ternyata benar, ini harus segera diklirkan karena akan sangat berbahaya,” katanya di Makassar, Sabtu (9//11/2024).

Ia menegaskan, aturan terkait perangkat negara sudah sangat jelas. Mereka harus netral. Arifuddin mengatakan, komitmen netralitas merupakan wujud nyata bahwa aparat negara tidak ingin kembali terlibat dalam politik praktis.

“Harapan kita tentu saja seluruh aparat yang kita banggakan bisa membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang damai dan aman. Mereka harus melakukan mitigasi atas potensi ancaman kerawanan. Bukan malah terseret ke arah sebaliknya,” ujarnya.