Paslon Edy-Hasan Siap Mendorong Pulau Nias dan Daerah Lainnya Dimekarkan Jadi Provinsi Baru

MEDAN, Waspada.co.id – Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala berkomiten mendorong pemekaran provinsi kepulauan Nias dan daerah lainnya, bila terpilih menjadi gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Sitorus, dalam Kampanye Akbar Paslon Edy-Hasan dan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, Ridha-Rani, di Lapangan Sejati Kota Medan, Minggu (10/11).

Ribuan pendukung memadati lapangan sejak pagi. Sejumlah tokoh politik nasional hadir di atas panggung menyerukan dukungan penuh untuk Edy-Hasan. Di antaranya Djarot Syaiful Hidayat, Adian Napitupulu, Dedi Sitorus, Sofyan Tan.

Paslon Edy-Hasan Siap Mendorong Pulau Nias dan Daerah Lainnya Dimekarkan Jadi Provinsi Baru. (HO/Tim Edy Rahmayadi)

Dedi yang merupakan anggota DPR RI ini menyampaikan, dengan anggaran Sumut yang terbatas, namun wilayahnya yang begitu luas sudah saatnya masyarakat, tokoh pemuda, adat dan DPRD berfikir untuk pemekaran provinsi baru.

“Supaya keadilan merata, orang-orang di Nias membutuhkan program pembangunan, dasarnya adalah jumlah penduduk,” kata Dedi.

Politisi PDIP itu menegaskan, bila Paslon Edy-Hasan terpilih menjadi Gubernur Sumut periode 2025-2030. Maka dirinya dengan Yasonna Homongan Laoly yang juga tokoh dari Nias akan mendorong Edy Rahmayadi membangun pulau Nias melalui ide pemekaran itu.

“Kalau pak Edy jadi, saya dan pak Laoli yang akan menyeret pak Edy membangun pulau Nias. Nias harus jadi daerah pariwisata nomor 2 di sumut,” sebutnya.

Lebih lanjut Dedi juga menyampaikan tentang prestasi Edy Rahmayadi selama menjabat gubernur pada periode sebelumnya, di antaranya membangun 24 unit SMA, menaikkan gaji guru honor dari Rp40 ribu per jam jadi Rp90 ribu per jam.

“Kemudian juga sekolah di revitalisasi, ada 6 sekolah, padahal anggaranya terbatas, katanya jalan di Sumut hancur lebur, betul apa gak? Betul, tapi jalan yang hancur itu, jalan punya bupati, jalan punya Wali Kota,” ungkap Dedi kepada ribuan massa.

“Masak jalan di kampung rusak, yang disalahin pak Edy, kau tanyaklah bupati, Wali Kota. Kalau jalan masuk Sumut dari provinsi lain rusak, kau tanyaklah presiden,” sambungnya.

Dedi menambahkan, Edy Rahmayadi juga membangun 450 kilo meter jalan melalui proyek multiyears yang dikenal dengan proyek Rp2,7 triliun. Walaupun, kata Dedi saat itu sedang masa pandemi Covid-19.

“Selama jaman pak Edy, walaupun Covid-19, 450 kilo meter jalan dipelihara dan diperbaharui. Apakah kita tau, di Sumut adalah daerah jalan paling panjang, 5000 kilo meter lebih, siapapun gubernur akan sulit,” sebutnya.

Terakhir, Dedi mengimbau masyarakat agar tidak takut akan intimidasi dan intervensi dari Kades, lurah, camat, penjabat (Pj) kepala daerah dan aparat penegak hukum (APH).

“Kalau kepala desa, kepala dinas, Pj, aparat hukum yang main main dalam pilkada, masyarakat harus rekam, laporkan. Saatnya kita minta pertanggungjawaban mereka nanti,” pungkasnya. (wol/man/d2)

Editor: Rizki Palepi