Usut Bansos Presiden yang Diduga Rugikan Negara Rp125 Miliar, KPK Periksa Teddy Munawar dan Steven Kusuma

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (bansos) Presiden pada masa pandemi covid-19, tampaknya tak luput dari praktik korupsi. Terbukti, KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Pada Kamis (7/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar dan Direktur PT Inkubics, Steven Kusuma untuk dimintai keterangan.

Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun anggaran 2020.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama TM dan SK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya.

Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik kepada para saksi. KPK mengembangkan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara dan mantan Dirut Transjakarta yang juga eks PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Kuncoro Wibowo.

Saat ini, KPK sudah meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden pada masa pandemi Covid-19.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren sebagai tersangkanya. Ivo sebelumnya sudah diproses hukum dalam kasus penyaluran bansos. KPK menaksir kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden itu mencapai Rp125 miliar. (fajar)